Breaking News
light_mode
Beranda » Laut dan Pesisir » KKP Janji 20 M ke 10 Kampung di Tiga WPP

KKP Janji 20 M ke 10 Kampung di Tiga WPP

  • account_circle
  • calendar_month Kam, 23 Mar 2023
  • visibility 522

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggelontorkan dana besar untuk menata dan memperbaiki 10 kampung nelayan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715  yang  berada di perairan Teluk Tomini, Laut  Maluku, Laut  Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Selain itu ada juga  di WPPNRI 718 terdiri dari perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Terakhir WPPNRI 714 terdiri dari perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.
Anggaran ini diberikan  untuk membangun berbagai sarana prasarana  di kampung tersebut. Meski dalam penyampaian Menteri KKP itu belum menjelasakan secara detail kampung kampungnya namun dari WPP yang ditetapkan salah satunya adalah  kampung nelayan yang ada di laut Maluku dan laut Halmhaera.

Kampung nelayan Jambula di Ternate

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono baru baru ini  usai membuka rapat kerja Direktorat  Perikanan Tangkap KKP di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Minggu (19/3/2023).
mengatakan akan ‘menyulap’ 10 kampung nelayan di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut kebijakan penangkapan ikan terukur yang dipastikan akan berpihak dan mensejahterakan nelayan-nelayan kecil.
“Kita akan bikin modeling, target saya bersama Dirjen Perikanan Tangkap dan tim percepatan itu ada 10 kampung nelayan yang benar-benar integrasi. 10 ini targetnya tahun ini,”kata Trenggono.

Ia  jelaskan bagaimana pengembangan kampung nelayan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih bersih dan terintegrasi. Pihaknya akan membangun sejumlah fasilitas, di antaranya penyaluran alat tangkap, kapal, pabrik es, balai komunikasi, hingga pelatihan untuk nelayan.

“Ini kampung kita bangun ada dermaganya, ada dok kapalnya, ada pabrik esnya, kita install balai komunikasi sekaligus balai latihan, nanti kita akan isi penyuluh-penyuluh turunkan di situ. Kita akan data seluruh nelayan itu di dalam institusi yaitu koperasi. Kalau perlu bukan hanya alat tangkap, kapalnya juga kita bantu, semua sarananya kita bantu,” jelasnya.
Trenggono memperkirakan pengembangan satu kampung nelayan bisa menghabiskan dana Rp 20-21 miliar. Ia ingin membangun kampung nelayan Indonesia seperti Desa Nelayan di Volendam, Belanda.

“Satu kampung itu kita identifikasi sekitar Rp 20 miliar atau Rp 21 miliar untuk membangun itu semua tadi. Kita akan hitung putaran ekonominya mereka. Kalau ini bisa terjadi mimpinya seperti Volendam kampung nelayan keren tapi nggak bau ikan. Kampung yang ada kita upgrade, yang kumuh kita ubah termasuk dermaganya yang tidak berfungsi itu akan ada biaya pemerintah APBN,” jelasnya.

Pihaknya menargetkan zona yang akan menjadi target pembangunan kampung nelayan. Trenggono menginginkan 10 kampung nelayan yang dikembangkan ada di zona 3.
 
“Kalau Pak Zaini (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP) 10 ya kita kejar tahun ini itu. Kalau bisa 20 ya alhamdulillah, yang pasti setiap kampung dia sudah ada dermaganya yang nggak bagus itu kita ubah menjadi bersih, ada pabrik esnya, cold storage-nya 5 sampai 10 ton,” tutup Trenggono.
Selengkapnya (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6627853/trenggono-mau-sulap-10-kampung nelayan-tak-lagi-bau-ikan-ini-caranya).

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ocean Eye akan Diuji Coba di Morotai

    • calendar_month Ming, 11 Okt 2020
    • account_circle
    • visibility 621
    • 0Komentar

    Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Morotai foto/Mahmud Ichi/kabarpulau

  • Presiden Resmi Cabut 11 Izin Kehutanan di Malut

    • calendar_month Jum, 7 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 720
    • 0Komentar

    Presiden Joko Widodo mencabut izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara yang dinilai bermasalah. Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangan pers secara di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat Kamis (6/1/2022) siang. “Izin-izin yang […]

  • 16 Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak

    16 Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 630
    • 0Komentar

    Negara Harus Hadir Selamatkan Anak Bangsa Lebih dari 3.000 masyarakat suarakan anti kekerasan terhadap  anak dan perempuan bersama Koalisi  Masyarakat Sipil dan KemenPPPA yang digelar di Jakarta Minggu (7/12/2025). Tanda tangan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, anak-anak, remaja, orang tua, aktivis, hingga pegiat perlindungan anak,  bersatu   dalam acara bertajuk “Melangkah Bersama Lawan Kekerasan Seksual, Perkuat […]

  • Sampah Plastik di Laut Malut Menghawatirkan

    • calendar_month Sen, 16 Nov 2020
    • account_circle
    • visibility 533
    • 0Komentar

    sampah plastik yang mengapung di laut antara Halmahera dan Tidore,foto/michi

  • 153 Pulau Kecil Ditambang, 6  Ada di Maluku Utara   

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 1.788
    • 0Komentar

    Berapa jumlah pasti pulau kecil dan sangat kecil di Indonesia yang saat ini dieksploitasi terutama kandungan tambangnya?  Jawaban pemerintah,   ternyata mencapai ratusan pulau. Dikutip dari Liputan6.com,   Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di 153 pulau-pulau kecil di Indonesia. Dari jumlah izin di pulau kecil itu  ada yang […]

  • Fitako Sumber Energi Terbarukan yang Belum Dilirik

    • calendar_month Kam, 6 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 602
    • 1Komentar

    Buah fitako ataunyamplung yang telah matang dan jatuh foto Mongabay Indonrsia

expand_less