Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Malut » Kepastian Ake Sagea “Tercemar” Tunggu GAKKUM KLHK

Kepastian Ake Sagea “Tercemar” Tunggu GAKKUM KLHK

  • account_circle
  • calendar_month Rab, 20 Sep 2023
  • visibility 703

Direkotrat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (GAK-KUM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat dengan beberapa pihak dari Maluku Utara membahas persoalan Sungai Sagea pada Selasa (19/9/2023). Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSA-LHK) Ditjen. Gakkum KLHK Ardyanto Nugroho.

Agenda ini sendiri merupakan tindak lanjut aspirasi dari aksi mahasiswa asal Maluku Utara ke kantor KLHK  gedung Manggala Wanabakti 11 September 2023 lalu menyikapi tercemarnya Sungai Sagea di Weda Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

Dalam rapat ini dari Maluku Utara dihadiri Kadis Lingkungan Hidup  Provinsi Fakhrudin Tukuboya, Kadis Lingkungan Hidup Halteng  Rivani A. Radjak didamping 1 staf.    Sekretaris  Dinas  Kehutanan Malut Achmad  Zakih juga Kepala  BPDAS AM  Joko Widiyanto  didampingi 1 staf dan Ketua Umum Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha Sri Haryanti Hatari yang juga Asisten II Gubernur Malut.

Para stakeholder yang diundang dalam rapat tersebut diminta data dan informasi terkait permasalahan kekeruhan Sungai Sagea termasuk upaya apa saja yang sudah dilakukan.

Sekrataris Dishut Malut Ahmad Zakih pada kabar pulau.co.id menjelaskan,  sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada mereka, telah melakukan penelaahan terkait persetujuan pinjam pakai kawasan hutan (PPKH)  di DAS Ake Sagea. Selain itu,  telah melakukan analisis citra satelit terkait aktivitas pada PPKH tersebut.

“Hasil telaah kami terdapat PPKH eksplorasi atas nama PT  WBN yang diterbitkan KLHK pada 20 Januari 2023 yang berlaku selama 2 tahun dengan luas 12.073,35 Ha,  sesuai hasil analisisi peta citra satelit dan berdasarkan informasi yang berkembang luas, sudah ada bukaan jalan eksplorasi PT. WBN sepanjang kurang lebih 33,2 Km. Data yang ada telaah dan analisis sudah diserahkan ke Direktorat Pengaduan untuk menjadi bahan tindak lanjut,” jelas Zakih.

Dia bilang, Direktorat PPSA LHK Ditjen Gakkum akan membahas lebih lanjut dengan tim ahli dari Pusat Studi Lingkungan  Perguruan Tinggi sesuai bidang keahliannya. Setelah itu Dit. PPSA LHK akan menurunkan tim investigasi ke lapangan dengan melibatkan tim ahli tersebut.

“Dit. PPSA LHK punya waktu 1 bulan untuk tindak lanjut pengaduan dan tuntutan dari aksi demo 11 September. Jadi dalam waktu dekat Dit. PPSA LHK akan melakukan langkah tindak lanjutnya. Harapan Dishut semoga masalah ini bisa diketahui sumber penyebabnya dan bisa diatasi segera sehingga Sungai Sagea pulih seperti semula,”  ujarnya.

Ketua Umum Fordas Malut Sry Hartaty Hatary serahkan rekomendasi dari FKDAS Malut, foto FK DAS

Dalam rapat tersebut salah satu stakeholder yang turut diundang adalah Forum Koordinasi Daerah  Aliran  Sungai  (FKDAS)  Moloku Kie Raha  yang dihadiri  Ketua umumnya Sri Hatary yang juga asisten II gubernur.

Dia menyampaikan hasil simpulan kunjungan lapangan  ke DAS Ake Sagea dan menyampaikan secara tertulis ke pihak KLHK. Ada sejumlah poin penting hasil kajian yang mereka telah lakukan.   

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Tim Forum Koordinasi DAS Moloku Kie Raha ke DAS Ake Sagea pada  26 sampai 27 Agustus 2023 dan pertemuan Forum Koordinasi DAS Moloku Kie Raha pada 15 September 2023 telah dihasilkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi atas permasalahan di DAS Ake Sagea.

Menurut FKDAS,  Secara faktual, di lapangan sudah terdapat perubahan biofisik yang disebabkan oleh faktor non alam / nurture / antropogenik. Berdasarkan interpretasi citra satelit, terdapat beberapa bukaan lahan pada bagian hulu DAS Ake Sagea, seperti pada PIT tambang dan hauling road.  Berdasarkan kondisi eksisting di Hulu DAS Ake Sagea, diperlukan adanya pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa sedimen pond dan sedimen trap.

Berdasarkan sebaran IUP di sekitar DAS Ake Sagea, perlu dilakukan pengawasan terpadu dan objektif terhadap aktivitas pertambangan yang berlangsung oleh instansi

Terkait. Terutama oleh  Inspektur Tambang dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Provinsi Maluku Utara.

Perlu dilakukan peninjauan kembali IUP yang berada di dalam Kawasan DAS Ake Sagea sesuai jenis komoditi dan konsep lingkungan berkelanjutan. Perlu adanya pemantauan kualitas air secara periodik dan melibatkan para pihak terkait.  

Dampak hilirisasi Emas coklat mengalir sampai jauh ke laut: Kondisi-muara-sungai-dan-laut-di-kawasan-Sagea Halmahera Tengah-berwarna-emas-foto-Save-Sagea

“Fenomena penurunan kualitas ekologi yang terjadi di DAS Ake Sagea dan sekitarnya menimbulkan dampak ekoteologis seperti: Spiritualitas: degradasi nilai-nilai keyakinan dan kearifan lokal (rusak dan hilang.  Misalnya jejak budaya megalitik/ Jere. Sementara secara Ekologis ada perubahan bentang lahan. Dari sisi Sosiologis terjadi shock culture, perubahan budaya agraris dan pesisir menjadi masyarakat industri, serta adanya potensi konflik social,” tulis FKDAS dalam rekomendasinya ke KLHK. Karena itu perlu dilakukan kajian lanjutan  secara komprehensif  di DAS Ake Sagea dan sekitarnya dengan melibatkan para ahli dari bidang ilmu speleologi, geologi, hidrogeologi, hidrometeorologi, analis spasial (GIS), kehutanan, dan sosioantropologi.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara Fachrudin Tukuboya dikonfirmasi soal ini belum member tanggapan. Pesan WA smart phone nya  hingga berita ini terbit belum ditanggapi. (*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ingatkan Warga Kota Ternate Hemat, Jaga dan Rawat Air

    • calendar_month Sab, 18 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 687
    • 0Komentar

    Kampanye Jalanan Komuntas Save Ake Gaale Ternate Hari Air Sedunia atau World Water Day yang diperingati warga dunia pada 23 Maret setiap tahun, selalu diperingati juga kelompok masyarakat di Kelurahan Sangaji Kota Ternate Utara, terutama mereka yang berada di kawasan sumber mata air Ake Gaale.   Ada beragam cara dilakukan. Salah satunya sebelum masuk puncak […]

  • Warga Bahalo Sagu di Festival Kampung Pulau

    • calendar_month Sel, 27 Okt 2020
    • account_circle
    • visibility 774
    • 0Komentar

    Meremas pokok sagu yang dipukul atau orang kampung menyebutnya dengan Oro untuk mendapatkan tepung sagu/foto hiar

  • Pelanggaran HAM Berat di Papua  Meningkat  Setelah  Indonesia  Jadi Presiden  Dewan  HAM PBB

    Pelanggaran HAM Berat di Papua  Meningkat  Setelah  Indonesia  Jadi Presiden  Dewan  HAM PBB

    • calendar_month Rab, 29 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 425
    • 0Komentar

    “Presiden Republik Indonesia Segera Menghentikan Seluruh Operasi Militer di Wilayah Papua Dan Membuka Ruang Dialog Untuk Menyelesaikan Persoalan Politik Antara Indonesia Dan Papua Yang Merupakan Akar Konflik Bersenjata Penyebab Pelanggaran HAM Di Papua Selama 60 Tahun Terakhir” Hasil riset Project Multatuli per-Desember 2025 menunjukkan  setidaknya ada 83.177 tentara dan polisi organik di tanah Papua saat […]

  • ESDM Hanya Beri Teguran 21 IUP

    • calendar_month Jum, 7 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 868
    • 0Komentar

    IPT BPN di Halmahera Tengah yang terhenti produksinya karena aktivitasnya menyebabkan tercemarnya sunga Wale di Weda Utara, foto M Ichi

  • Gerakan Tanam Pohon Serentak, 760 Batang Ditanam di Domato Halbar

    • calendar_month Jum, 5 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 850
    • 1Komentar

    Program menanam pohon serentak di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dilaksanakan di Maluku Utara. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan  Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat (30/12/2023). Kegiatan  ini dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Subjek Politik Kebangsaan dan Sumber Daya Alam, Bpk. Ariyanto, dihadiri kurang lebih 166 peserta […]

  • Greenpeace: Wajib Lindungi Laut 30×30 2030

    • calendar_month Jum, 24 Feb 2023
    • account_circle
    • visibility 853
    • 0Komentar

    Para aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk bertuliskan pesan “LINDUNGI LAUT SELAMANYA” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat,  Kamis, 23 Februari 2023. Aksi  ini sebagai bentik desakan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen melindungi lautan. Aksi ini berlangsung bersamaan dengan diselenggarakannya  perundingan untuk Perjanjian Laut Internasional atau Global Ocean Treaty di kantor Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), […]

expand_less