Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Potensi Keanekaragaman Hayati TWP Pulau Rao dan Mare (2)

Potensi Keanekaragaman Hayati TWP Pulau Rao dan Mare (2)

  • account_circle
  • calendar_month Kam, 30 Jul 2020
  • visibility 431

Tiga Taman Wisata Perairan (TWP) yang telah dtetapkan memiliki berbagai keunggulan. Terutama  potensi ekologis baik di dalam laut maupun di kawasan pesisir,  seperti  hutan mangrove,  terumbu karang  maupun padang lamun dan  biota  di dalamnya. Sesuai data Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan TWP 2020-2040,  ketiga TWP yang telah ditetapkan itu memiliki  kekayaan dan keunikan    penting bagi  konservasi sehingga layak dilindungi. “Soal keunggulan dan potensi yang dimiliki tiap KKP,  sebelumnya sudah dilaksanakan kajian oleh Tim Teknis. Ini dilakukan sebelum  pencadangannya  ditetapkan   Bupati, walikota, atau gubernur,” jelas  Safrudin Turuy.

Di TWP Pulau  Rao-Tanjung Dehegila  misalnya, sesuai  data dokumen rencana zonasi TWP tersebut,  merupakan bagian dari pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Pulau Morotai. Walaupun lokasi program SKPT berpusat di Desa Daeo Majiko,  tetapi  pengembangannya juga melibatkan sejumlah kawasan lainnya seperti Pulau Galo Galo, Pulau Kolorai, Pulau Rao dan sekitarnya yang berada dalam KKP. Kawasan Galo galo dan Kolorai merupakan daerah penangkapan ikan utama untuk ikan demersal terutama kerapu. Selain  perikaqnan demersal, kedua pulau ini juga merupakan kawasan penting untuk pengembangan budidaya rumput laut.

Selain untuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, SKPT Pulau Morotai juga menargetkan pengembangan pariwisata bahari di kawasan ini.  

“Selain sebagai salah satu kawasan strategis untuk pengembangan SKPT, kawasan sekitar Pulau Rao-Tanjung Dehegila juga merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2014. Pengembangan kawasan ini ditujukan untuk  pengolahan ekspor,  logistik,  industri dan  pariwisata,”   katanya.

Dijelaskan lagi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 mengenai Proyek Strategis Nasional, kawasan Morotai merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas dengan Daya Tarik Pariwisata  tersebar di Taman Laut Selat Morotai, Pulau Rao, dan Pulau Zum-Zum.  

Kegiatan pemanfaatan  di perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila sebagian besar adalah kegiatan pariwisata  untuk penyelaman, snorkeling, wisata pantai, dan wisata perikanan. Selain itu karena dukungan lainnya  Morotai memiliki banyak situs sejarah berupa peninggalan perang dunia kedua dan kapal karam  di perairan Selatan Barat. Selain itu, terdapat juga lokasi budidaya rumput laut dan karamba jaring apung, serta pemanfaatan  perikanan demersal dan pelagis. Perairan di Pulau Morotai juga dimanfaatkan sebagai alur pelayaran baik lokal, regional maupun nasional.

TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila  awalnya didirikan sebagai kawasan perlindungan  jenis penyu di mana pengembangan kawasannya ditujukan untuk perlindungan habitat peneluran dan penetasan alami, penangkaran semi-alami, dan taman ekowisata penyu. “Berdasarkan pemetaan penyu yang dilakukan WWF, Pulau Morotai merupakan kawasan penting  terutama untuk jenis penyu belimbing dan hijau. Kawasan sekitar Pulau Morotai merupakan salah satu kawasan peneluran jenis penyu Belimbing. Sedangkan untuk jenis penyu hijau, TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila merupakan jalur migrasi penyu hijau dari daerah kepala burung Papua Barat ke Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur dan Filipina,” tulis dokumen tersebut.   

Masih berdasarkan dokumen perencanaan itu,  menyebutkan bahwa  pengelolaan KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila ditujukan untuk melindungi tiga ekosistem pesisir utama yaitu terumbu karang, lamun dan mangrove serta satwa laut kharismatik seperti dugong, pari manta, hiu paus dan dilindungi yaitu lumba-lumba dan penyu.  Untuk ekosistem terumbu karang di TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila memiliki luas lebih kurang 4.635,03 hektar  dengan kondisi penutupan karang hidup yang relatif baik.    Ekosistem terumbu karang memiliki beragam fungsi ekologis bagi wilayah Morotai dalam mendukung keberlangsungan sumber daya ikan serta potensi ekonomis dari kegiatan pariwisata bahari berkelanjutan. “Berdasarkan hal tersebut  ekosistem terumbu karang layak dijadikan prioritas utama target konservasi di KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila,” jelas Safrudin.

Begitu juga mangrove. Merupakan ekosistem pesisir penting  dalam menunjang kehidupan biota laut maupun darat serta perlindungan wilayah pesisir. Fungsi mangrove secara spesifik antara lain sebagai tempat asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan tempat pemijahan (spawning ground) berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Sebagai pemasok berbagi jenis larva ikan maupun udang serta biota laut lainnya. Perangkap sedimen dari daratan dan penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove. Sebagai peredam gelombang, arus, angin dan pelindung pantai dari abrasi. Sebagai tempat proses daur ulang yang menghasilkan oksigen.

Mangrove di dalam kawasan Pulau Rao-Tanjung Dehegila berada di sebelah barat pesisir Pulau Morotai dan beberapa pulau kecil lainnya dengan luas lebih kurang 84,61 Ha dengan 11 jenis mangrove. Keberadaan mangrove di kawasan ini dapat berfungsi sebagai penahan abrasi serta fungsi lainnya seperti daerah pengasuhan, perkembangan benih ikan maupun perangkap sedimen sehingga layak dijadikan salah satu target konservasi di TWP Pulau Rao–Tanjung Dehegila.

Padang Lamun. Secara umum ekosistem ini berhubungan dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang dimana padang lamun terletak di antara kedua ekosistem tersebut. Ekosistem lamun berfungsi sebagai penyangga ekosistem terumbu karang, peredam gelombang dan arus, perangkap sedimen, tempat asuhan, tempat mencari makan, tempat pemijahan, beberapa jenis biota laut seperti jenis ikan maupun udang sehingga sangat penting untuk dijaga keberadaannya.

“Luasan padang lamun di kawasan konservasi adalah 2.188,54  hektar dengan tujuh jenis lamun antara lain Enhalus acoroides, Halophila spinulosa, Halophila ovalis, Cymodocea ratundata, Cymodocea serullata, Halodule pinifolia, dan Thallassia hemprichii ,” jelas Safrudin lagi.

Wilayah perairan Pulau Morotai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya diketahui sebagai habitat alami bagi berbagai jenis hiu, salah satunya hiu sirip hitam (Carcharinus melanopterus) dan hiu sirip putih (Triaenodon obesus), beberapa jenis penyu serta dugong.  Keberadaan hiu di Morotai menjadi salah satu ikon yang menjadikan Morotai sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terkenal untuk menyelam melihat hiu (shark diving). 

Penyu merupakan satwa laut dilindungi yang sering ditemukan di perairan Morotai., terdiri dari 4 jenis yaitu penyu sisik, hijau, belimbing, dan lekang. Penyu mendapatkan ancaman   cukup serius dari masyarakat setempat yaitu konsumsi telur dan dagingnya, meskipun hanya sebatas untuk memenuhi  kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung sejak dahulu.  Masyarakat setempat pernah memanfaatkan karapas penyu untuk membuat perhiasan seperti cincin, gelangdan sisir dalam jumlah kecil.

Dugong merupakan satwa kharismatik dilindungi lainnya yang ditemukan di perairan Morotai, khususnya di wilayah KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila.  Informasi mengenai sebaran dan jumlah populasi dugong di Rao-Tanjung Dehegila masih masih sangat terbatas. “Berdasarkan informasi di atas, kelompok hiu, penyu dan dugong harus menjadi target konservasi di KKP Pulau Rao-Tanjung Dehegila.” Katanya.

Taman  wisata perairan (TWP) yang sangat dekat dengan Ternate dan telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kawasan laut Pulau Mare. TWP ini ternyata memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah.   

TWP Pulau Mare  sendiri memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang cukup baik. Ditemukan tiga ekosistem pesisir penting yaitu terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sedikitnya 60 genus karang dengan luasan terumbu mencapai146,19 ha  dan 264 jenis ikan karang dari 110 genus  dapat ditemukan di perairan Pulau Mare. Lima jenis mangrove tersebar di sebelah Selatan Pulau Mare dengan luas 32,81 hektar  (termasuk mangrove pesisir dan daratan).  Padang lamun dengan luasan 60,09 hektar juga merupakan salah satu habitat penting yang dapat ditemukan di pesisir Pulau Mare. Salah satu spesies kharismatik yaitu lumba-lumba (famili: Delphinidae), sering kali dijumpai di lokasi bernama Kahiya Masolo –suatu tempat yang diyakini  masyarakat di Pulau Mare sebagai tempat istirahat lumba-lumba. Kahiya Masolo menjadi salah satu daya tarik wisata yang bisa dikembangkan di Pulau Mare. Selain potensi sumber daya yang cukup tinggi, perairan Pulau Mare juga rentan terhadap kegiatan manusia, seperti penggunaan bom dan bius untuk menangkap ikan, penggunaan kalase, serta penebangan pohon mangrove. Aktivitas ini bila tidak ditangani akan menyebabkan kerusakan ekosistem penting yang berakibat terganggunya habitat dan sumberdaya.

Potensi ini perlu dikelola dengan baik demi menjamin keberlanglangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat sehingga ancaman dapat ditekan bahkan dihilangkan. Pendekatan konservasi dipilih untuk dapat melindungi, merehabilitasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Pendekatan konservasi ini perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelelolaan dan Zonasi (RPZ) yang dapat memandu implementasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP)Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Mare.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Mare seluas 2.810 ha melalui Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 72.2 tahun 2012 dengan tipe kawasan Suaka Pulau Kecil (SPK). Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan perubahan yang signifikan terutama mengenai kewenangan pengelolaan perairan. sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan konservasi diserahkan ke Provinsi. Oleh karena itu, melalui berita acara serah terima sarana prasarana dan dokumen pencadangan kawasan konservasi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Nomor 13/BA/01.2/2017 tanggal 21 Agustus 2017.  Berdasarkan berita acara itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi sekaligus survei untuk penyusunan RPZ kawasan konservasi Pulau Mare pada tahun 2017.  

Pada  2018,  Provinsi Maluku Utara menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor2 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Di dalam pasal 21 disebutkan  luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)Pulau Mare dialokasikan menjadi sebesar 7.092,59 ha. Dengan demikian terdapat penambahan luasan kawasan sebesar 4,282.56 ha atau 38,62 %. Dengan penyesuaian  peta rupa bumi terbaru, luasan kawasan TWP Pulau Mare menjadi 7.060,87 ha. Setelah dilakukan penentuan tipe kawasan KKP3K Pulau Mare berdasarkan hasil analisis kriteria diperoleh rekomendasi utamanya adalah Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Mare. Namun demikian  pengelolaan kawasan konservasi Pulau Mare hanya berupa perairan saja dan tidak melingkupi wilayah pulaunya, maka penilaian tipe kawasan ditinjau kembali. Hasil peninjauan kembali tipe kawasan KKP/KKP3K, Pulau Mare direkomendasikan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP).  

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • KLHK Diminta Seriusi Dugaan Cemaran Nikel di Halmahera 

    • calendar_month Sel, 7 Mar 2023
    • account_circle
    • visibility 351
    • 1Komentar

    Kondisi sungai Wale yang tercemar kerukan tambang pada 2019 lalu foto M Ichi

  • Warga Gane Timur Minta Pemerintah Perhatikan Produksi Sagu

    • calendar_month Sen, 30 Jan 2023
    • account_circle
    • visibility 296
    • 3Komentar

    Masyarakat Desa Kotalou Kecamatan Gane Timur, saat ini  banyak yang mengolah pohon sagu menjadi tepung.    Hasilnya  lalu  dijual ke daerah sekitar Halmahera Selatan dan Weda  Halmahera Tengah.    Dalam mengolah sagu warga tidak lagi melakukannya  secara manual tetapi  menggunakan  mesin penggilingan. Produksi sagunya  setiap orang menghasilkan 5 sampai 6 karung dalam sepekan. Sementara tiap karung […]

  • Nasib Reptil di Hutan dan Pulau di Maluku Utara 

    • calendar_month Jum, 24 Nov 2023
    • account_circle
    • visibility 861
    • 0Komentar

    Terus Diburu, Rawan Diselundupkan   Masa depan berbagai jenis reptile di hutan Halmahera dan pulau pulau lainya di Maluku Utara akan terus terancam. Terutama untuk jenis reptil yang memiliki harga jual tinggi. Sebut saja jenis kadal, biawak ular bahkan kura kura darat. Berulangkali jenis hewan   ini diamankan petugas karena dijual ke luar daerah dan diamankan […]

  • Dampak Industri Ekstraktif di Malut Sangat Serius

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2024
    • account_circle
    • visibility 597
    • 0Komentar

    BRIN: Kelestarian dan Kelangsungan Ekosistem Pulau-pulau Makin Terancam   Dampak industry ekstraktif bagi kelestarian dan kelangsungan ekosistem  terutama di pulau pulau kecil seperti di Maluku Utara sangat serius. Kehadiran industry padat modal  terutama pertambangan mineral diberbagai tempat termasuk di Maluku Utara disebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  mengancam lingkungan, biodiversitas dan manusia di dalamnya. […]

  •  Ini Urgensinya Energi Bersih dan Terbarukan  

    • calendar_month Rab, 8 Nov 2023
    • account_circle
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Salah satu penyumbang emisi terbesar yang berdampak pada Krisis iklim adalah sektor energi, sementara komitmen untuk transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan seolah berjalan lambat. Di sisi lain masih banyak wilayah di Indonesia yang belum menikmati listrik seperti yang dinikmati di daerah perkotaan. Untuk membedah masalah ini, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama BBC […]

  • ESDM Hanya Beri Teguran 21 IUP

    • calendar_month Jum, 7 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 356
    • 0Komentar

    IPT BPN di Halmahera Tengah yang terhenti produksinya karena aktivitasnya menyebabkan tercemarnya sunga Wale di Weda Utara, foto M Ichi

expand_less