Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Menelisik Implementasi Kota Jasa berbasis Agro-marine Kota Tidore Kepulauan

Menelisik Implementasi Kota Jasa berbasis Agro-marine Kota Tidore Kepulauan

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 20 Agu 2019
  • visibility 666

Penulis M. Faizal Banapon, ST., MT

Konsultan Perencanaan, Pengembangan Wilayah dan Kota

Jum’at sore (15/02/19,) digelar diskusi publik  yang buat saya sebagai praktisi Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah dan Kota cukup menarik perhatian. Diskusi itu memancing saya  memberikan opini ini.

Poin dari diskusi tersebut mempertanyakan kinerja pencapaian Visi Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) Periode 2016 – 2021 saat ini. Visi tersebut yaitu “Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine”.

Dari visi tersebut terlihat bahwa agro-marine menjadi perhatian utama dalam pengembangan wilayah Tikep lima tahun ke depan (tersisa dua tahun). Dari gagasan ini, perlu diapresiasi Pemkot yang cukup futuristis dan menetapkan tujuannya yang tepat sesuai dengan keadan geografis Tikep. Dengan berfokus pada pengelolaan sumber daya pertanian, kelautan, dan perikanan.

Lalu apa yang dimaksud dengan agro-marine?  Saya coba memberikan gambaran dengan definisi agro-marine yang saya parafrasakan dari berbagai sumber. Sebab istilah tentang agro-marine sejauh saya tahu, tidak memiliki pengertian yang jelas.

Agro-marine adalah suatu konsep pengembangan wilayah berbasis industri yang berfokus kepada pengelolaan sumber daya  pertanian, kelautan, dan perikanan dari hulu hingga hilir dengan meminimalisir kerusakan lingkungan.

Tujuan dari konsep pengembangan agro-marine adalah untuk memberikan dampak positif yang luas. Baik untuk wilayah Tidore Kepulauan, maupun  masyarakatnya.

Dampak positif tersebut berupa peningkatan investasi di sektor pertanian, kelautan dan perikanan; terjadinya diversifikasi produk pertanian, kelautan dan perikanan; terciptanya lapangan kerja baru; kesejahteraan masyarakat; peningkatan daya beli masyarakat; dan lain sebagainya.

Mengingat kondisi geografis   Tikep yang bercirikan kepulauan, yaitu terdiri dari sebelas pulau yang dikelilingi lautan, dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas.

Dalam diskusi publik tersebut, Pemkot yang diwakili Dinas Perikanan dan Kelautan coba memaparkan beberapa usaha dan kemajuan di sektor perikanan dan kelautan. Di antaranya adalah keberhasilan tambak udang vename, kemudian fokus pengembangan pada subsektor perikanan tangkap dan budidaya, serta beberapa capaian lainnya.

Dari Dinas Pertanian, menjelaskan meskipun diakui masih kekurangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan perniagaan komoditas pertanian. Tapi ada hal-hal konkrit yang dilakukan Pemkot seperti membagikan  kendaraan roda tiga untuk mendukung para petani dalam aktifitas pengangkutan dan distribusi hasil pertanian.

Sektor-sektor Unggulan

Berdasarkan analisis sektor basis tahun 2018, menggunakan analisis Locatien Quotient (LQ) dengan Provinsi Maluku Utara sebagai pembandingnya. Diketahui bahwa dari ke 17 sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat tujuh sektor yang merupakan sektor basis atau sektor unggulan.

Ketujuh sektor tersebut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan terakhir sektor jasa pendidikan.

Ketujuh sektor tersebut pada lima tahun terakhir ini (2012 – 2016) merupakan sektor basis (leading sector) di Kota Tidore Kepulauan. Sektor-sektor tersebut memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi Kota Tidore Kepulauan.

Selain analisis LQ yang bersifat makro di atas, perlu juga dilihat analisis LQ pada tingkat yang lebih mikro.Khususnya untuk menilai potensi pada subsektor dalam sektor pertanian. Hal ini penting untuk menjadi salah satu acuan pengembangan agro-marine di Kota Tikep.

Dari catatan hasil analisis LQ pada level mikro tahun 2018, terdapat beberapa subsektor yang unggul dan tersebar di delapan kecamatan di Kota Tidore Kepulauan. Subsektor tersebut adalah palawija yang tersebar di Kecamatan Tidore Utara, Oba Selatan, Oba Utara dan Oba Tengah.

Kemudian subsektor holtikultura yang juga tersebar di Kecamatan Tidore Utara, Oba Selatan, Oba Utara dan Oba Tengah; subsektor perkebunan yang tersebar di Kecamatan Tidore Utara, Oba Selatan, dan Kecamatan Oba.

Subsektor perikanan yang tersebar di Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara; dan terakhir, subsektor peternakan yang tersebar di Kecamatan Tidore, Oba Utara, dan Kecamatan Oba Tengah.

Bisa dikatakan sector dan subsektor basis tersebut bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan agro-marine di Kota Tidore Kepulauan. Meskipun hasil analisis yang sekilas dibahas di atas tentulah membutuhkan usaha keras dari pemerintah kota untuk mewujudkan gagasan agro-marine sebagai konsep pengembangan wilayah.

Selain itu Pemkot Tikep juga memiliki keterbatasan dalam anggaran APBD yang memang tidak memungkinkan hanya memfokuskan dalam satu urusan saja. Sementara urusan lainnya menjadi terbengkalai. Di sisi lain pekerjaan rumah pemerintah kota Tikep begitu banyak bahkan nominalnya melebihi anggaran APBD.

Kondisi ini, Pemerintah dituntut  lebih kreatif dan inovatif. Dalam perencanaan dan pengembangan daerah, sumber anggarannya tidak hanya difokuskan pada penggunaan APBD. Tetapi juga bisa memaksimalkan sumber-sumber anggaran lainnya.

Lemahnya Faktor-faktor kunci

Dari sektor basis di atas yang menjadi faktor sumber daya alam, tentunya perlu melihat juga faktor ‘kunci’ lainnya yang harus dimaksimalkan. Faktor-faktor kunci tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM), investasi, akses pasar, teknologi produksi, dan penelitian dan pengembangan (Litbang).

Harus diakui faktor-faktor kunci di atas masih menjadi kelemahan Tidore Kepulauan. Untuk mengembangkan agro-marine pastilah membutuhkan SDM yang terampil (skilled labor) yang dapat mengolah hasil pertanian, kelautan, dan perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi (produk jadi).

Selain itu investasi pada segala sektor terutama pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan juga dibutuhkan untuk menambah modal baru yang masuk. Dengan investasi yang masuk tentu akan membuka lapangan kerja baru. Selain itu dengan masuknya investasi, memungkinkan masyarakat belajar dan mendapatkan skill baru.

Untuk semakin meningkatkan perkembangan sektor-sektor ekonomi, tentu membutuhkan akses pada pasar baru. Bukan hanya mendistribusi produk ke pasar lokal, bila perlu produk lokal Kota Tikep diekspor ke daerah lain bahkan hingga ke luar negeri.

Penguasaan teknologi untuk proses produksi juga penting. Agar supaya proses pengelolaan hasil pertanian, kelautan, dan perikanan lebih efisien. Selain itu penguasaan teknologi digital dan berbasis online menjadi kebutuhan hari ini.

Kemudian perlunya penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan agro-marine di Kota Tidore Kepulauan menjadi suatu kebutuhan. Perlu bekerja sama dengan institusi pendidikan dan berbagai stakeholder terkait dalam proses pengembangan wilayah dengan konsep agro-marine.

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, bisa juga dijadikan indikator buat publik untuk mengukur sudah sejauh mana Kota Tidore Kepulauan menuju kota jasa berbasis agro-marine. Meskipun begitu jangan juga menutup akal sehat. Sebab, proses perencanaan dan pengembangan wilayah sangatlah komprehensif dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar bukan sehari semalam.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perampasan Ruang Laut Marak, BRIN Ajak Kolaborasi Keilmuan

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle
    • visibility 773
    • 1Komentar

    Beberapa dekade terakhir, pesisir dan laut menjadi arena perebutan kepentingan yang tidak seimbang antara pemegang kuasa ekonomi-politik dan komunitas pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut. Fenomena ini dikenal sebagai coastal and marine grabbing – praktik perampasan ruang laut. Berapa besar dampak bagi komunitas tempatan dan ekosistem pesisir dan laut saat ini? Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan […]

  • Ini Penjelasan Masyarakat Speleologi Indonesia Soal Bokimoruru

    • calendar_month Kam, 7 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 593
    • 1Komentar

    Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) yang memiliki spesifikasi keilmuan mempelajari gua termasuk  proses pembuatan dan lingkungannya   melihat kasus di Sungai Sagea dan Goa Bokimoruru  penting diberitanggapan. Melalui rilis MSI yang diterima kabarpulau.co.id/ Kamis (7/9/2023) menyampaikan  bahwa Gua Bokimoruru adalah Salah Satu Sistem Gua Sungai Bawah Tanah Terpanjang  di Indonesia. Gua  di Pulau Halmahera itu  saat ini tercemar  diduga […]

  • Literasi Lingkungan dari Pulau Tulang Halmahera

    • calendar_month Rab, 23 Sep 2020
    • account_circle
    • visibility 660
    • 0Komentar

    Cerita Fahri Lolahi dan Rumah Botol Plastik untuk Perangi Sampah   Cuaca siang di Sabtu akhir Agustus lalu itu agak mendung. Ketika tiba dengan mobil di Tobelo dari Kao, saya dijemput oleh Fahmi Lolahi. Tujuan saya menuju pulau Tulang. Setelah menunggu sekira 30 menit, saya  melanjutkan perjalanan menuju Pulau Tulang.     Fahmi Lolahi adalah kakak  […]

  • 153 Pulau Kecil Ditambang, 6  Ada di Maluku Utara   

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle
    • visibility 1.684
    • 0Komentar

    Berapa jumlah pasti pulau kecil dan sangat kecil di Indonesia yang saat ini dieksploitasi terutama kandungan tambangnya?  Jawaban pemerintah,   ternyata mencapai ratusan pulau. Dikutip dari Liputan6.com,   Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di 153 pulau-pulau kecil di Indonesia. Dari jumlah izin di pulau kecil itu  ada yang […]

  • Selamatkan Air Tanah, Tanam Sagu dan Buat Sumur Resapan

    • calendar_month Rab, 9 Mar 2022
    • account_circle
    • visibility 439
    • 0Komentar

    Anggota Komunitas Save Ake Gaale sedang menyiapkan bibit

  • HAM untuk Nelayan Kecil dan Awak Kapal Perikanan Lemah

    • calendar_month Kam, 3 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 549
    • 0Komentar

    Upaya pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada nelayan kecil dan awak kapal perikanan sebagaimana diamanahkan di dalam UndangUndang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam  terbilang lemah. Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan dalam rilisnya  Selasa (1/8/2023), menegaskan,  Pemenuhan HAM  kepada nelayan kecil dan awak kapal perikanan […]

expand_less