WALHI: Investasi Massive Mengarah ke Timur

Ancaman Serius  Pesisir dan Pulau Kecil di Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut, memiliki 856 buah pulau. Dari jumlah itu ada pulau yang tergolong besar seperti Halmahera (18.000 Km2 ) dan pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang yaitu  Pulau Obi (3.900 Km2 ),  Pulau Taliabu (3.195 Km2 ), Pulau Bacan (2.878 Km2 ) dan Pulau Morotai (2.325 Km2 ). Sementara  pulau yang relative kecil antara lain Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan lain sebagainya. Dari semua pulau ini akan menghadapi ancaman perusakan lingkungan yang makin serius  karena hadirnya  investasi   pemodal besar untuk industry  ekstraktif dan perkebunan monokultur yang  saat ini mengarah ke Timur termasuk  Maluku  Utara.

Kekuatiran  makin rusaknya lingkungan di pulau pulau kecil ini,  disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Zensi Suhadi  saat menghadiri Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke V yang  digelar WALHI Maluku Utara Hotel Sahid Ternate Rabu (23/3/2022) sore.

Menurutnya, saat ini oligarki dan pemodal menguasai negara.  Negara  lalu  memberi ruang kepada korporasi dan rakyat untuk bertarung. Sementara Pemerintah yang menjadi wasit  dalam masalah ini, ternyata tidak berpihak kepada masyarakat tetapi lebih memberikan ruang kepada korporasi dan pemodal. Ketika pemodal dan rakyat dihadap hadapkan  maka masyarakat akan kalah.

Begitu juga  dengan kelompok organisasi masyarakat sipil,  dalam beberapa tahun terakhir ini,    tidak lagi dihormati.  “Negara tidak lagi  menjadi wasit bagi rakyat dan korporasi  berkaitan perannya masing masing,” katanya.   

Bentuk tidak hormat  pemerintah terhadap  rakayat dan organisasi masyarakat sipil  dibuktikan dengan   terbitnya Undang- undang Cipta Kerja, Ibukota Baru (IKN)  atau juga saat ini sedang hangat  permintaan penundaan pemilu 2024.

Kondisi ini diperparah dengan organisasi masyarakat sipil yang terfragmentasi berdasarkan isunya masing-masing. Dia lantas mengingatkan,  organisasi masyarakat sipil untuk tidak mengalah.

Sementara dalam PDLH ini Zensi meminta seluruh pimpinan dan anggota masyarakat sipil yang mengikuti kegiatan ini mengeluarkan pikiran terbaiknya sehingga forum PDLH  menjadikan WALHI  sebagai sebuah lembaga yang dapat menghadapkan wajahnya dalam perjuangan menjaga   kelestarian di muka bumi ini.

“WALHI menjadi pengawal bumi yang lestari. Tetapi  jika tidak ada  keadilan maka  cerita bumi yang lestari tidak terwujud,” katanya.

Sementara Dewan  Nasional WALHI Raynaldo G Sembiring yang juga hadir dalam PDHL  menyampaikan  saat pembukaan PDLH itu menyampaikan  bahwa  PDLH WALHI Maluku Utara  adalah yang ke 12. Nah dalam setiap  agenda ini selalu membawa pesan terkait bencana ekologi  yang makin meningkat. Sekarang  ini tidak hanya bencana  ekologi tetapi juga kondisi oligarki yang semakin menguat.  Ancaman  kerusakan ekologi dan kuatnya oligarki saat ini,  maka benang merahnya  butuh konsolidasi. “WALHI menjadi lokomotif dan rumah gerakan rakyat. Karena itu konsolidasi menjadi hal yang sangat penting, “ jelasnya.    

Dia menambahkan,  bicara sebagai rumah gerakan, minimal ada tiga hal penting  dalam memprkuat basis gerakan di kampung   serta hidup bersama di kampung. Hal ini sebagai salah satu jawaban kunci masalah oligarki yang  semakin menggila.  Kedua, memperkuat tata kelola organisasi.   

Dia turut mengingatkan  ada hal terlewatkan  dalam gerakan WALHI. “Ada nilai nilai  gender serta   mereka  yang termarjinalkan harus ikut diperjuangkan. Ketiga memperkuat konsolidasi pengetahuan. Dua hal di atas  gizinya ada di pengetahuan.  

Sementara Direktur  WALHI  Maluku Utara  Yudi Rasyid  menjelaskan, ancaman terhadap lingkungan di Maluku Utara memang sangat massif.  Izin – izin  ekstraktif, perkebunan dan kehutanan sempat mengalami penurunan hingga  tersisa 84 izin di  2018  akhir.  Tetapi tiba tiba mengalami peningkatan  dari  100 izin  dan terakhir di 2022 ini  sudah naik menjadi 124 izin usaha pertambangan.  

Belum lagi   izin pengelolaan hutan, dan perkebunan monokultur. Jika ditotallkan  jumalah luasan izin- izin itu  mengambil lebih separuh hutan di Maluku Utara.   Setelah disahkannnya  UU Cipta Kerja juga membuat ancaman lingkungan semakin parah. “ Karena  hal ini maka kita tidak perlu  berdiam diri.  Harapannya   forum PDLH ini melahirkan  ide dan gagasan untuk perbaikan ekologi Maluku Utara dan Indonesia,” tutupnya.

Sementara untuk PDLH yang akan   memililih Direktur Eksekutif dan Dewan Daerah WALHI Maluku Utara ini digelar selama dua hari  yakni di hari pertama  diisi dengan seminar yang mengangkat isu Mempertegas Otonomi Kampung. Resolusi Rakyat Terhadap Oligarki Industri Berbasis Kawasan. (*)