Breaking News
light_mode
Beranda » Kabar Malut » Halmahera Timur, Ayam Mati di Lumbung Padi?

Halmahera Timur, Ayam Mati di Lumbung Padi?

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 22 Agu 2023
  • visibility 780

Kaya Tambang, Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Tinggi

Pada November 2022 lalu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  mengeluarkan sebuah rilis  yang sangat menyayat hati. Rilis  itu mengangkat kondisi riil  kemiskinan ekstrem masyarakat Kabipaten Halmahera Tmur. Tidak itu saja r mengungkap kondisi anak anak yang angka stuntingnya  sangat tinggi di seluruh wilayah Maluku Utara.  

Rilis itu juga menyebutkan  bahwa Kabupaten  Halmahera Timur adalah daerah dengan potensi tambang  terbesar dan tersebar di beberapa wilayah.Yakni nikel, magnesit, kromit, talk, batu gamping dan minyak bumi menjadikan Halmahera Timur sebagai kota tambang.

Tidak hanya hasil tambang, Halmahera Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan ibukota di Kecamatan Kota Maba dengan luas wilayah sebesar 6.538,10 kilometer per segi ini juga penghasil kelapa dan cengkeh.

Kondisi salah satu rumah di Halahera Timur foto Cris Belseran

Kendati demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara punya Indeks Keparahan Kemiskinan pada 2020 sebesar 35 persen dan pada 2021 meningkat jadi 68 persen.

Prevalensi stunting di Halmahera Timur  juga begitu.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 berada pada angka 32,7 persen. Jauh di atas angka nasional 24,4 persen.

Proyeksi penduduk di Kabupaten Halmahera Timur pada 2020 adalah sebesar 97.420 jiwa dan pada 2021 turun jadi 92.954 jiwa.

Peningkatan kemiskinan menjadi salah satu penyebab masalah anak stunting walaupun sebenarnya tidak semua orang miskin anaknya stunting. Namun sebagian besar stunting di Halmahera Timur disebabkan karena kemiskinan.

Pada 3 November 2022 lalu, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara  menggelar Diskusi Panel dan manajemen Audit Kasus Stunting di kabupaten  ini.

Waktu itu Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan bahwa  diskusi Audit Kasus Stunting perlu dikawal pelaksanaannya, sehingga rekomendasi  yang dilahirkan dan disepakati  dapat digunakan  saat  Audit Kasus Stunting.

Kondisi dusun Rai Tukur tukur foto Cris Belseran

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego mempertegas bahwa perlu keberlanjutan yang terarah dalam penyelesaian kasus-kasus stunting di kabupaten Halmahera Timur. “Ini dijadikan pijakan awal untuk menentukan proses  Audit dilakukan.  Audit Kasus Stunting tahap II ini merupakan keberlanjutan atas apa yang telah disepakati  sehingga ada kesinambungan yang lebih terarah dan terukur saat pelaksaan Audit Kasus Stunting di lapangan.” ujar Renta Rego kala itu.

Menurut Renta Halmahera Timur merupakan Kabupaten yang memiliki  Angka Prevelensi Stunting tetinggi yaitu sebesar 32,7 persen, dan merupakan penyumbang angka stunting cukup tinggi setelah kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga perlu intervensi khusus dari semua pihak yang terlibat untuk memanfaatkan dan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting secara konvergen.

Aktivitas pertambangan salah satu perusaahn di Halmahera Timur, foto Cris Belseran

Kabupaten yang memiliki Motto Limabot Fayfiye yang berarti ajakan dengan mengutamakan kebersamaan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas di dalam kehidupan bermasyarakat itu, diharapkan mampu mengajak seluruh lintas sektor untuk melakukan konvergensi dalam rangka percepatan penurunan dan cegah stunting.(*)  

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Desentralisasi  atau  Sentralisasi  Kelautan?

    • calendar_month Rab, 28 Feb 2024
    • account_circle
    • visibility 812
    • 2Komentar

    Penulis: Abdul Motalib Angkotasan  Mahasiswa S3 IPB dan Dosen Ilmu Kelautan  Universitas  Khairun   Otonomi daerah yang dicetuskan sejak 2001 bertujuan mendistribusikan kewenangan pusat ke daerah. Termasuk pengelolaan sumberdaya alam kelautan. Sejak berlakunya UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah, hak pengelolaan laut berada di tangan pemerintah daerah kabupat/kota. Kabupaten/Kota mengelola wilayah lautnya sejauh 0-4 mil […]

  • Pasca Longboat Terbalik, Bupati Instruksikan PNS Sumbang Pelampung

    Pasca Longboat Terbalik, Bupati Instruksikan PNS Sumbang Pelampung

    • calendar_month Jum, 19 Agu 2016
    • account_circle
    • visibility 1.180
    • 0Komentar

    Entah apa yang ada dalam benak Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus,  pasca tragedi kecelakaan longboat dari Mangole Tujuan Sanana pertengahan September lalu, dia lalu mengeluarkan instruksi untuk seluruh PNS daerah itu. Instruksi tegas mewajibkan untuk menyumbang tiap orang satu pelampung atau life jaket untuk diserahkan ke long boat atau alat transportasi lainnnya. Kecelakaan […]

  • Doho-doho Kemerdekaan  

    • calendar_month Kam, 17 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 865
    • 0Komentar

    Ironi Negeri El Dorado dan El Picente Setelah menemukannya, saya berani mengatakan bahwa Hindia adalah wilayah terkaya di dunia ini. Saya bicara tentang emas, mutiara, batu berharga dan rempah rempah berikut perdagangan dan pasar yang mereka miliki, karena semuanya tidak muncul begitu saja. Saya menahan diri untuk tidak mengeksploitasinya, (Cristopher Columbus  surat dari perjalanan  ketiga […]

  • Pulau  Kecil  Meradang  Karena  Ditambang 

    • calendar_month Jum, 19 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 1.018
    • 0Komentar

    Penulis Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si Dosen Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate Kepulauan Indonesia sangat indah, memiliki pulau dengan beragam morfogenesa dan ukuran. Menurut Bengen et al (2014) berdasarkan morfogensa, pulau kecil di Indonesia terdiri dari pulau vulkanik, pulau tektonik, pulau teras terangkat, pulau alluvium, pulau petabah, pulau teras terangkat, pulau karang, dan pulau […]

  • Presiden Resmi Cabut 11 Izin Kehutanan di Malut

    • calendar_month Jum, 7 Jan 2022
    • account_circle
    • visibility 828
    • 0Komentar

    Presiden Joko Widodo mencabut izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara yang dinilai bermasalah. Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangan pers secara di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat Kamis (6/1/2022) siang. “Izin-izin yang […]

  • Akademisi: Ancaman Ekosistem Halmahera Serius

    • calendar_month Sel, 9 Feb 2021
    • account_circle
    • visibility 852
    • 0Komentar

    Maluku Utara sebagai daerah kaya bahan mineral,   menjadi incaran investor asing. Baru baru ini pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Samsudin Abd Kadir menyampaikan bahwa investasi asing masuk ke Maluku Utara yang mengelola tambang, sudah menginvestasikan modalnya di atas 100 triliun. Angka ini dianggap sebagai sebuah keberhasilan menggenjot perekonomian Maluku Utara. Termasuk […]

expand_less