Malut, Madura dan Kalbar Masuk Target Listrik Tenaga Nuklir

Maluku Utara masuk dalam radar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Selain Maluku Utara ada juga Madura dan Kalimantan Barat.
Hal ini mengemuka dala   diskusi publik Economic Frontline tentang PLTN di Jakarta, Rabu (14/10/2026) lalu. Para pihak  dari Kalimantan Barat,  Maluku Utara dan Madura menyampaikan pandangan serta syarat masing-masing terkait pengembangan energi nuklir.

Mereka menyoroti persoalan yang berbeda, mulai dari pasokan listrik yang belum andal, pelibatan masyarakat adat, hingga tuntutan agar warga di sekitar pembangkit memperoleh akses listrik yang terjangkau. Peserta diskusi dari Front Pemuda Madura meminta pemerintah turut mempertimbangkan daerahnya sebagai lokasi pengembangan PLTN. Bagi mereka  pemerataan pembangunan energi perlu menjadi perhatian pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang dinilai belum menikmati layanan listrik secara memadai.

Dari Kalimantan Barat, pendiri Gerakan Samataka dari Pemuda Adat Dayak, Mei Christhy, menyoroti rencana calon tapak PLTN di Pulau Semesak, Kabupaten Bengkayang.

Menurut Mei, lokasi tersebut berjarak sekitar 900 meter dari Desa Sungai Raya. Sebagian besar warga desa itu, kata dia, menggantungkan hidup pada sektor perikanan.

Mei mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai rencana pembangunan PLTN sejak tahap awal perencanaan.

“Kita harus terbuka dengan teknologi baru,” kata Mei.

Namun, ia menekankan keterbukaan terhadap teknologi  nuklir harus disertai pelibatan warga melalui prinsip free, prior and informed consent (FPIC), yaitu persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.

“Oke, kita tidak bisa menolak pembangkit listrik tenaga  nuklir ini ada di tengah-tengah kita. Tapi alangkah baiknya dari jauh hari itu harus disosialisasikan dengan benar dan tepat,” ujarnya.

Bagi Mei, sosialisasi yang benar tidak cukup dilakukan melalui seminar atau pertemuan formal di hotel dan kantor pemerintahan.

Ia meminta petugas mendatangi desa, tinggal bersama masyarakat, dan menjelaskan rencana pembangunan PLTN secara langsung kepada warga.

Dengan cara tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami manfaat, risiko, serta dampak proyek terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka sebelum keputusan diambil.
Maluku Utara Minta Listrik Terjangkau bagi Warga

Sementara itu, Ingrid Nola dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB Formalut) menyoroti kesenjangan antara kebutuhan listrik masyarakat dan pasokan energi bagi kawasan industri di wilayahnya.

Ingrid membandingkan daya mampu sistem kelistrikan PLN Ternate-Tidore yang disebut sekitar 61 megawatt (MW) dengan kapasitas pembangkit di kawasan industri nikel Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah yang disebut mencapai sekitar 4.540 MW.

Ia juga menyebut masih ada puluhan desa di Maluku Utara yang belum menikmati listrik. Data yang dikutip sejumlah media pada pertengahan 2026 mencatat sebanyak 43 desa belum teraliri listrik.

Bagi Ingrid, rencana pengembangan PLTN perlu disertai jaminan agar masyarakat sekitar turut memperoleh manfaat langsung, bukan hanya menjadi pihak yang menanggung potensi risiko pembangunan.

Ia mengusulkan agar setiap pengembangan kapasitas PLTN  disertai alokasi listrik gratis atau bersubsidi selama 24 jam bagi fasilitas publik dan rumah tangga di daerah sekitar.

“Pemerintah itu harus menjamin keadilan distribusi,” katanya.

Menurut Ingrid, akses listrik yang terjangkau dan andal perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan energi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan aktivitas industri berskala besar.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, mengatakan kebutuhan listrik Indonesia masih jauh dari terpenuhi.
Ia menyebut konsumsi listrik per kapita Indonesia baru sekitar 1.500 kilowatt-jam (kWh) per tahun, atau sekitar seperempat dari standar negara maju yang dijadikan pembandingnya.

Kholid juga menyoroti jaringan listrik antarpulau yang belum sepenuhnya terhubung. Karena itu, pembangunan pembangkit baru perlu diikuti pengembangan jaringan transmisi agar listrik dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai hanya memperhatikan growth, tapi banyak orang tambah miskin,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penambahan kapasitas pembangkit perlu berjalan beriringan dengan pemerataan akses listrik dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan penetapan tapak PLTN pertama paling lambat pada 2027. Dengan target tersebut, kajian kelayakan lokasi, konsultasi dengan masyarakat hingga tingkat desa, serta perencanaan manfaat bagi warga sekitar menjadi bagian penting yang perlu diperjelas sebelum keputusan pembangunan ditetapkan.

Energi nuklir sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu energi baru yang ramah lingkungan, beremisi rendah, dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) terus melakukan riset dan pengembangan teknologi nuklir untuk PLTN.

Molten Salt Reactors atau yang dikenal dengan MSR, merupakan salah satu jenis PLTN yang dinilai aman dan ekonomis untuk dapat diterapkan di Indonesia.

Plt. Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir, ORTN BRIN, Topan Setiadipura memberikan penjelasan mengenai MSR.
“PLTN generasi ke-IV ini sangat ekonomis, tingkat keselamatan tinggi, limbah nuklir minimal, dan ketahanan proliferasi. Empat hal ini yang menjadi ciri khas reaktor generasi ke-IV, salah satunya adalah MSR,” jelas Topan belum lama ini.

Menurutnya,  berbeda dengan jenis reaktor lainnya yang kebanyakan menggunakan bahan bakar uranium, MSR menggunakan torium sebagai bahan bakar utama. Menurut Topan, MSR termasuk reaktor nuklir generasi ke-IV yang paling menjanjikan, menggunakan  liquid salt,  dan dapat beroperasi pada tekanan tinggi maupun rendah.

“MSR keselamatannya secara umum disebutkan tidak bergantung listrik, maksudnya ketika listrik tidak ada seperti yang terjadi di Fukushima, reaktornya secara mandiri bisa menyelamatkan dirinya, istilahnya  passive safety feature,” tambahnya.

Topan menekankan bahwa, PLTN dapat menjadi pemacu bidang-bidang lain untuk ikut berkembang, seperti industri dan pendidikan. Dalam mewujudkan MSR, tentunya ada tantangan yang harus dihadapi.

“Uumumnya reaktor generasi ke-IV memiliki tantangan dalam mewujudkan konsep desainnya. Mengapa kita tampilkan tantangannya, agar kita dapat berkolaborasi bersama dan mengatasi masalah serta tantangan tersebut sehingga menghasilkan kesuksesan,” ujarnya.

Topan mengungkapkan, BRIN telah bekerja sama dengan PT. Thorchon Indonesia untuk melaksanakan riset dan pengembangan, serta inovasi di bidang ketenaganukliran khususnya teknologi  Thorium MSR.Riset dan pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan prototipe sebagai kandidat teknologi PLTN di masa depan.

“BRIN dan PT. Thorchon Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman. Maksud dan tujuannya,  melaksanakan litbang dan inovasi di bidang ketenaganukliran, khususnya teknologi

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Kelistrikan Indonesia, Arnold Soetrisnanto memberikan tambahan penjelasan mengenai potensi torium lebih besar dibandingkan dengan uranium. Tetapi uranium ternyata lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLTN. Sehingga, PLTN torium yang sebelumnya sudah pernah dimanfaatkan, kemudian ditinggalkan karena tidak populer, dan sekarang mulai dilirik kembali sebagai PLTN masa depan yang lebih aman. Hal ini terkait permasalahan politik di dunia pada tahun 50-60an saat PLTN dikembangkan.

“PLTN torium sudah pernah dibuat, tetapi tidak populer dan tidak disukai, sehingga ditinggalkan. Era tahun 50-60an saat perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika, perlombaannya tidak hanya di teknologi PLTN, namun juga penggunaan nuklir untuk senjata, teknologi senjata nuklir yaitu plutonium. Uranium lebih populer karena uranium menghasilkan plutonium, dan plutonium ini dipisahkan lalu digunakan untuk senjata nuklir,” jelas Arnold.

“Reaksi fisi torium tidak menghasilkan plutonium, sehingga lebih aman dan memiliki potensi lebih besar dibandingkan uranium, apalagi Indonesia mengacu pada politik yang damai,” tambahnya.

Arnold juga menyampaikan potensi pembangunan reaktor MSR berbahan bakar torium di Indonesia. Thorchon mengembangkan PLTN torium, membuat *basic designed* di Amerika dan ingin dikembangkan lebih lanjut, bekerja sama dengan Indonesia. Thorchon dan BRIN bekerja sama untuk membuat prototipe MSR yang pertama.

“Satu-satunya saat ini perusahaan yang sudah masuk dan membuka cabang di Indonesia dan rencananya akan melakukan investasi ke Indonesia adalah Thorcon, yang membawa teknologi MSR dengan  thorium energy nya,” pungkas Arnold