Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Hari Peduli Sampah Nasional Sepi Agenda  

Hari Peduli Sampah Nasional Sepi Agenda  

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
  • visibility 550

KLHK: 2030 Tak Ada Lagi TPA Baru

Pada 21 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Hari penting ini   bertujuan  mengingatkan semua pihak bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama. Upaya penanganan dan pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yang meliputi Pemerintah baik Pusat dan Daerah, akademisi, aktivis, komunitas, dunia usaha, asosiasi profesional dan bahkan individual. 

Peringatan HPSN kini telah menjadi milik masyarakat, karena pemerintah daerah dan komunitas hingga dunia usaha telah turut serta melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan HPSN dengan caranya masing-masing. 

Lantas bagaimana dengan kegiatan HPSN ini di kabupaten/kota di Maluku Utara? 

Di Kota Ternate misalnya, tidak ada agenda yang menonjol, bahkan tidak ada agenda. Salah satu pejabat di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Ternate saat ditanyai soal agenda nasional ini mengakui,   jika di instansinya memang tidak menggelar ceremony agenda Hari Sampah Nasional ini. “Saya juga bingung karena ini, hari penting terkait penangangan sampah     tapi tidak ada agendanya,” kata Syarif Tjan  Kepala  Bidang Pengendalian Pencemaran dan  Kerusakan Lingkungan. Dia bilang, jangan jangan yang punya tugas ini tidak tahu penetapan hari sampah nasional ini. Dia membenarkan HPSN  ini tidak ada agendanya.  

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Fahrudin Tukoboya dihubungi  kabarpulau.co.id/, mengaku jika di pemerintah provinsi ada agenda tapi rencana digelar  pekan depan. “Kita ada agenda minggu depan di Sofifi dengan kegiatan membersihkan tempat wisata, dan sosialisasi ke masyarakat di kawasan  wisata di Barumadoe,” jelasnya.

Dikonfirmasi soal Desa ProIklim di Maluku Utara,  sampai saat ini untuk Maluku Utara belum ada yang diusulkan menjadi desa iklim. “Kita masih tunggu Kabupaten/Kota kirim calon,” katanya.   

Secara nasional puncak peringatan HPSN tahun 2022 secara nasional dilaksanakan  Selasa   (21/02/2022) secara daring dan luring, yang dihadiri oleh Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong secara langsung di Manggala Wanabakti, Jakarta. Peringatan HPSN tahun 2022 mengambil tema “Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim”. 

Dalam sambutan Menteri LHK, yang disampaikan oleh Wamen LHK, Alue Dohong menyatakan bahwa penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor persampahan juga sangat penting karena akan terkait dengan upaya menahan gas buang melalui sistem pengelolaan siklik/rantai, sehingga tidak ada material terbuang menjadi gas; juga dalam hal posisinya sebagai substitusi energi, energi alternatif dari sampah menjadi listrik; serta sampah organik menjadi pupuk; dan sampah sebagai bahan baku industri. 

“Jelas bahwa upaya-upaya pengelolaan sampah yang dilakukan menjadi bagian penting dari upaya menurunkan emisi GRK,” tegas Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong menyampaikan lebih lanjut bahwa sampah, menjadi salah satu sumber yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi menurun kualitasnya, bukan hanya karena secara estetika, tetapi lebih penting lagi, karena sampah merupakan salah satu sektor sumber emisi GRK yang berbahaya bagi kerusakan atmosfir yang akan memberikan dampak buruk pada kehidupan masyarakat. 

Selanjutnya menutup rangkaian puncak HPSN 2022, diperkenalkan pameran secara hybrid, virtual dan faktual pengelolaan sampah dalam “Festival Peduli Sampah Nasional”. Pameran akan diisi oleh berbagai stakeholder dan dari perwakilan kampung iklim, bank sampah dan perhutanan sosial yang diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lain dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim. Rencananya pameran ini akan dilaksanakan pada bulan Juni – Desember 2022 dan diharapkan dapat menjadi platform baru dalam kolaborasi ProKlim yang lebih maju ke depannya. 

Rangkaian kegiatan HPSN 2022 selama bulan Januari hingga Februari 2022 telah diselenggarakan melalui ragam kegiatan peduli sampah tingkat nasional dan daerah dalam tajuk Bulan Peduli Sampah. 

Beberapa acara yang telah dilakukan antara lain acara turun lapangan melalui kegiatan aksi bersih bersama komunitas dan masyarakat, serta rangkaian Webinar dan pendampingan kepada 4 (empat) Desa Kampung Iklim di Kabupaten Gianyar terkait dengan pengelolaan sampah, perubahan iklim dan perhutanan sosial. Empat lokasi ProKlim yang telah dilakukan pendampingan ini akan menjadi pilot project bagi 3.270 Kampung Iklim lainnya di seluruh Indonesia.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengharapkan setiap daerah di Indonesia dapat bersih dari sampah. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Sayid Muhadhar menilai momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) menjadi semangat bagi seluruh unsur di daerah dapat mewujudkan target zero emission dari sektor sampah.

“Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari gerakan bersih sampah. Kami di KLHK memiliki target zero emision dari sektor sampah. Komitmen kami di Pusat ini kami tunjukkan dengan mendorong kabupaten/kota mulai dari gerakan bersih sampah seperti yang telah kita laksanakan tadi,” kata Sayid di Bank Sampah Bersinar, Kecamatan Baleendah, Bandung, Sabtu (18/2).

Sayid mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia telah berkembang maju menuju emisi net zero yang diwujudkan melalui berbagai aksi mitigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif. Ditargetkan pada tahun 2025 seluruh TPA dikelola dengan metode lahan urug saniter dan pemanfaatan gas metan pada tahun 2050. Sedangkan mulai tahun 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan.

“Kalau TPA yang sudah ada tidak apa-apa berjalan, tetapi tidak lagi membangun yang baru. Langkah-langkah kita seperti ini tidak boleh bosan karena lama kelamaan akan menjadi kebiasaan,” katanya.

Sementara mulai tahun 2031, lanjut Sayid, akan diupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar. Fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga pada tahun 2050 operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap.

Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, perlu mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi net zero tersebut.

Sumber: rilis KLHK (*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Masif

    • calendar_month Jum, 8 Okt 2021
    • account_circle
    • visibility 672
    • 0Komentar

    Pintuk Masuk Keluar Malut, Perlu Pengawasan  Ketat Perburuan dan perdagangan  satwa  liar   di Maluku Utara terbilang massive. Terutama jenis burung  paruh bengkok  Karena itu  butuh upaya pencegahan dan penanganan  dengan  melibatkan semua pihak terkait.     Hal ini yang mendasari Balai Koservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Maluku didukung Non Government Organisation  (NGO)  yang concern terhadap isyu ini […]

  • Tanya Izin Perusahaan, DPRD Haltim Datangi Dishut Malut

    • calendar_month Sel, 26 Jan 2021
    • account_circle
    • visibility 540
    • 0Komentar

    Rapat Komisi III dengan Dinas Kehutnan Provinsi Maluku Utara

  • Sukses KPP Fodudara Tubo Ubah Perilaku Warga

    • calendar_month Sel, 16 Mar 2021
    • account_circle
    • visibility 541
    • 1Komentar

    Dari  Bank Sampah, Buat Kompos hingga Tanam Sayur Aktivitas di gedung Tempat Pengolahan Sampah Reuse Reduce dan Recycle (TPS3R) yang dibangun  Kementerian PUPR Sabtu (12/3)  pagi jelang siang itu,  tak seramai biasanya. Belum ada aktivitas menimbang sampah yang telah disortir. Belum juga ada aktivitas bongkar muat sampah.  Dua pengurus lembaga baik LKM Ake Tubo dan KPP […]

  • Perkuat Ketahanan Masyarakat Pesisir,  MDPI Gelar Festival Kesehatan dan Pelatihan Keselamatan di Pulau Buru

    Perkuat Ketahanan Masyarakat Pesisir, MDPI Gelar Festival Kesehatan dan Pelatihan Keselamatan di Pulau Buru

    • calendar_month Ming, 12 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Kesehatan dan keselamatan nelayan menjadi semakin penting. Di tengah tingginya risiko kerja yang dihadapi saat melaut. Bagi keluarga nelayan, akses terhadap layanan kesehatan preventif yang rutin dan dekat dengan aktivitas sehari-hari menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga produktivitas dan keselamatan. Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) memandang bahwa kesehatan dan keselamatan nelayan merupakan fondasi penting dalam membangun […]

  • Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Tak Berdasar Saintifik

    • calendar_month Sel, 30 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 585
    • 0Komentar

    Ini Masukan Masyarakat Sipil untuk Capres dan Cawapres   Center of Maritim Reform for Humanity atau Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mengingatkan semua pihak terutama para calon presiden dan wakil presiden  agar perlu memiliki ikhtiar yang kuat terhadap perbaikan bangsa terutama terkait isyu lingkungan hidup dan pertanahan dalam konteks pengelolaan perikanan dan sumberdaya agraria di […]

  • Pembangunan Ekonomi Belum Menghitung Kerusakan Lingkungan  

    • calendar_month Sen, 15 Jan 2024
    • account_circle
    • visibility 566
    • 1Komentar

    Implementasi “sustainability” dan mitigasi perubahan iklim bukan lagi pilihan tapi kewajiban. Itulah yang mendorong Indonesia ikut “Paris Agreement”, mencoba melakukan transisi energi menuju energi terbarukan, dan memiliki rencana “net zero emission” di 2060. Hanya saja untuk mencapai semua yang telah direncanakan sepertinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Energi yang digunakan dalam pembangunan masih banyak menggunakan […]

expand_less