Breaking News
light_mode
Beranda » Lingkungan Hidup » Hari Peduli Sampah Nasional Sepi Agenda  

Hari Peduli Sampah Nasional Sepi Agenda  

  • account_circle
  • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
  • visibility 620

KLHK: 2030 Tak Ada Lagi TPA Baru

Pada 21 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Hari penting ini   bertujuan  mengingatkan semua pihak bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama. Upaya penanganan dan pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yang meliputi Pemerintah baik Pusat dan Daerah, akademisi, aktivis, komunitas, dunia usaha, asosiasi profesional dan bahkan individual. 

Peringatan HPSN kini telah menjadi milik masyarakat, karena pemerintah daerah dan komunitas hingga dunia usaha telah turut serta melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan HPSN dengan caranya masing-masing. 

Lantas bagaimana dengan kegiatan HPSN ini di kabupaten/kota di Maluku Utara? 

Di Kota Ternate misalnya, tidak ada agenda yang menonjol, bahkan tidak ada agenda. Salah satu pejabat di Dinas Lingkungan Hidup di Kota Ternate saat ditanyai soal agenda nasional ini mengakui,   jika di instansinya memang tidak menggelar ceremony agenda Hari Sampah Nasional ini. “Saya juga bingung karena ini, hari penting terkait penangangan sampah     tapi tidak ada agendanya,” kata Syarif Tjan  Kepala  Bidang Pengendalian Pencemaran dan  Kerusakan Lingkungan. Dia bilang, jangan jangan yang punya tugas ini tidak tahu penetapan hari sampah nasional ini. Dia membenarkan HPSN  ini tidak ada agendanya.  

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara Fahrudin Tukoboya dihubungi  kabarpulau.co.id/, mengaku jika di pemerintah provinsi ada agenda tapi rencana digelar  pekan depan. “Kita ada agenda minggu depan di Sofifi dengan kegiatan membersihkan tempat wisata, dan sosialisasi ke masyarakat di kawasan  wisata di Barumadoe,” jelasnya.

Dikonfirmasi soal Desa ProIklim di Maluku Utara,  sampai saat ini untuk Maluku Utara belum ada yang diusulkan menjadi desa iklim. “Kita masih tunggu Kabupaten/Kota kirim calon,” katanya.   

Secara nasional puncak peringatan HPSN tahun 2022 secara nasional dilaksanakan  Selasa   (21/02/2022) secara daring dan luring, yang dihadiri oleh Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong secara langsung di Manggala Wanabakti, Jakarta. Peringatan HPSN tahun 2022 mengambil tema “Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim”. 

Dalam sambutan Menteri LHK, yang disampaikan oleh Wamen LHK, Alue Dohong menyatakan bahwa penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor persampahan juga sangat penting karena akan terkait dengan upaya menahan gas buang melalui sistem pengelolaan siklik/rantai, sehingga tidak ada material terbuang menjadi gas; juga dalam hal posisinya sebagai substitusi energi, energi alternatif dari sampah menjadi listrik; serta sampah organik menjadi pupuk; dan sampah sebagai bahan baku industri. 

“Jelas bahwa upaya-upaya pengelolaan sampah yang dilakukan menjadi bagian penting dari upaya menurunkan emisi GRK,” tegas Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong menyampaikan lebih lanjut bahwa sampah, menjadi salah satu sumber yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi menurun kualitasnya, bukan hanya karena secara estetika, tetapi lebih penting lagi, karena sampah merupakan salah satu sektor sumber emisi GRK yang berbahaya bagi kerusakan atmosfir yang akan memberikan dampak buruk pada kehidupan masyarakat. 

Selanjutnya menutup rangkaian puncak HPSN 2022, diperkenalkan pameran secara hybrid, virtual dan faktual pengelolaan sampah dalam “Festival Peduli Sampah Nasional”. Pameran akan diisi oleh berbagai stakeholder dan dari perwakilan kampung iklim, bank sampah dan perhutanan sosial yang diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lain dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim. Rencananya pameran ini akan dilaksanakan pada bulan Juni – Desember 2022 dan diharapkan dapat menjadi platform baru dalam kolaborasi ProKlim yang lebih maju ke depannya. 

Rangkaian kegiatan HPSN 2022 selama bulan Januari hingga Februari 2022 telah diselenggarakan melalui ragam kegiatan peduli sampah tingkat nasional dan daerah dalam tajuk Bulan Peduli Sampah. 

Beberapa acara yang telah dilakukan antara lain acara turun lapangan melalui kegiatan aksi bersih bersama komunitas dan masyarakat, serta rangkaian Webinar dan pendampingan kepada 4 (empat) Desa Kampung Iklim di Kabupaten Gianyar terkait dengan pengelolaan sampah, perubahan iklim dan perhutanan sosial. Empat lokasi ProKlim yang telah dilakukan pendampingan ini akan menjadi pilot project bagi 3.270 Kampung Iklim lainnya di seluruh Indonesia.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengharapkan setiap daerah di Indonesia dapat bersih dari sampah. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Sayid Muhadhar menilai momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) menjadi semangat bagi seluruh unsur di daerah dapat mewujudkan target zero emission dari sektor sampah.

“Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari gerakan bersih sampah. Kami di KLHK memiliki target zero emision dari sektor sampah. Komitmen kami di Pusat ini kami tunjukkan dengan mendorong kabupaten/kota mulai dari gerakan bersih sampah seperti yang telah kita laksanakan tadi,” kata Sayid di Bank Sampah Bersinar, Kecamatan Baleendah, Bandung, Sabtu (18/2).

Sayid mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia telah berkembang maju menuju emisi net zero yang diwujudkan melalui berbagai aksi mitigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif. Ditargetkan pada tahun 2025 seluruh TPA dikelola dengan metode lahan urug saniter dan pemanfaatan gas metan pada tahun 2050. Sedangkan mulai tahun 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan.

“Kalau TPA yang sudah ada tidak apa-apa berjalan, tetapi tidak lagi membangun yang baru. Langkah-langkah kita seperti ini tidak boleh bosan karena lama kelamaan akan menjadi kebiasaan,” katanya.

Sementara mulai tahun 2031, lanjut Sayid, akan diupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar. Fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga pada tahun 2050 operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap.

Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, perlu mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi net zero tersebut.

Sumber: rilis KLHK (*)

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bina Desa di Pulau Laigoma, FPK Unkhair Turut Lepas Tukik

    • calendar_month Rab, 13 Sep 2023
    • account_circle
    • visibility 596
    • 1Komentar

    Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat,  Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Khairun Ternate menggelar kegiatan  Bina Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Laigoma Kecamatan Kayoa Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara 9 dan 10 September 2023 lalu. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pengetahuan bagi masyarakat nelayan, khususnya di Pulau Laigoma, […]

  • Perjuangkan Lingkungan, 14 Warga Sagea Kiya Hadapi Ancaman Kriminalisasi

    Perjuangkan Lingkungan, 14 Warga Sagea Kiya Hadapi Ancaman Kriminalisasi

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 395
    • 0Komentar

    Perjuangan Warga Desa Sagea-Kiya, Weda Utara terhadap lingkungan mereka dari kerusakan akibat industry tambang, terus disuarakan. Aksi warga dalam beberapa waktu belakangan  ini  menerima kenyataan pahit. Aksi melawan korporasi tambang itu berujung panggilan polisi terhadap 14 warga  setempat. Mereka harus berhadapan dengan aparat penegak hukum setelah aksi yang meminta penghentian sementara aktivitas tambang nikel yang […]

  • KPK: Kampus Harusnya Kawal Perusahaan Tambang

    • calendar_month Rab, 17 Nov 2021
    • account_circle
    • visibility 678
    • 2Komentar

    Sungai Wale di Halmahera Tengah yang terkontaminasi lumpur kerukan tambang PT BPN beberapa waktu lalu. foto M Ichi

  • Ini Kajian AEER Soal Rencana HPAL Obi dan Morowali

    • calendar_month Kam, 4 Feb 2021
    • account_circle
    • visibility 813
    • 0Komentar

    Suasana laut dan pantai desa Kawasi Obi Halmahera Selatan/foto Ata Fatah

  • Nelayan Pulau Bisa Obi, Kantongi  SIPR

    • calendar_month Sen, 23 Jan 2023
    • account_circle
    • visibility 642
    • 0Komentar

    Rumpon yang pernah dibersihkan di laut Obi karena tak berizin foto DKP Malut

  • Kawasan Konservasi di Malut Terancam Industri Tambang?

    • calendar_month Sen, 15 Nov 2021
    • account_circle
    • visibility 817
    • 1Komentar

    Kawasan konservasi dikuatirkan dimasuki  kegiatan tambang. Banyaknya izin tambang yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi yang telah ditetapkan menjadi Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata (TNAL) di Kabupaten Halmahera Tengah itu. resisten dimasuki tambang. Merujuk revisi RTRW Kabupaten Halmahera Tengah 2012 -2032 yang disampaikan Kepala Badan Perencanan Penelitian Pembangunan (Bappelitbang) Kabupaten Halmahera Tengah Salim Kamaluddin di […]

expand_less