Kapan Malut Miliki Kedokteran Kelautan untuk Lindungi Laut Kita?

Pemerintah Indonesia mengakui sektor kemaritiman, khususnya di bidang keselamatan kerja maritim dan pariwisata masih belum berkembang dengan baik. Salah satunya, adalah kedokteran kelautan yang potensinya sangat besar untuk dikembangkan di seluruh Negeri. Kehadiran profesi tersebut, hingga saat ini masih sangat minim walaupun berbagai kejadian banyak bermunculan di wilayah kelautan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto mengatakan, sektor kemaritiman nasional, khususnya bidang keselamatam kerja maritim dan pariwisata hingga saat ini masih membutuhkan kehadiran dari sumber daya potensial dan sekaligus produk inovatif dari kedokteran kelautan.

Agus mengungkapkan, agar kebutuhan bisa dipenuhi dengan segera, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membukan program studi pendidikan kedokteran kelautan di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Program pendidikan itu, menjadi kebutuhan mendesak, karena saat ini kehadiran kedokteran kelautan menjadi profesi sangat penting di wilayah kelautan.

“Kebutuhan terkait tenaga kesehatan dan spesialis di bidang kedokteran kelautan juga mendesak untuk segera ditambah, salah satunya dengan cara segera membuka program studi lanjutan spesialis kedokteran bidang kelautan,” jelasnya, di Jakarta, belum lama ini.

Perlunya dibuka prodi khusus, menurut Agus, karena saat ini sumber daya kedokteran kelautan masih sangat sedikit, sementara permintaan sangat tinggi. Untuk itu, perlu segera dibuat prodi baru yang resmi dan dilembagakan. Dengan cara itu, ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri untuk kedokteran kelautan secara perlahan bisa dikurangi dan dihentikan.

“Untuk beberapa hal kita masih bergantung dari luar Indonesia, ini yang sangat menyedihkan padahal peluang itu sangat terbuka lebar,” sebutnya.

Agar terwujud keinginan membuka prodi kedokteran kelautan, Agus berjanji akan melakukan sinergi dengan kementerian atau lembaga Pemerintah lain dan membicarakan tentang rencana tersebut. Namun, dia tidak berani menjanjikan kapan waktu tepat prodi tersebut akan dibuka untuk bangsa Indonesia.

“Untuk targetnya seperti yang saya katakan tadi, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ini bukan bentuk latihan saja akan tetapi bentuk keahlian profesi, dan ini akan terus kita perjuangkan itu,” tegasnya.

 Poros Maritim

Terpisah, Ketua Persatuan Kedokteran Kelautan (Perdokla) Ari Riono mengungkapkan, kebutuhan pendidikan kedokteran kelautan saat ini memang sudah sangat mendesak untuk diselenggarakan di Indonesia. Untuk itu, pihaknya sebelum ini sudah mulai melakukan pendekatan dan pembicaraan kepada sejumlah dekan dari beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan prodi pendidikan dokter.

“Belum lama ini, Kemenko Bidang Kemaritiman telah mengumpulkan beberapa Dekan dari beberapa universitas terkemuka di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk membantu upaya pembukaan prodi baru tersebut , yang notabene sangat dibutuhkan bagi kemajuan dunia maritim Indonesia itu,” tuturnya.

Dengan dukungan langsung yang diberikan Pemerintah melalui Kemenkomar, Ari menilai itu menjadi awal yang bagus karena pembukaan prodi khusus kedokteran kelautan menjadi semakin cepat terwujud. Jika itu terjadi, maka fungsinya untuk membantu mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia juga semakin jelas.

Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Nora Lelyana menjelaskan, kehadiran prodi kedokteran kelautan memang sangat dinantikan oleh Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia telah menempatkan pembangunan poros maritim sebagai salah satu prioritas nasional dan sudah masuk dalam rencana prioritas tahun 2015 – 2019.

Menurut Nora, parameter dari kedokteran kelautan ini adalah penguasan teknologi dari personel-personel pilihan di spesialis kedokteran kelautan, di antaranya adalah teknologi di bidang hiperbarik (terapi oksigen) dengan menggunakan teknologi chamber yaitu ruangan udara bertekanan tinggi dengan tekanan atmosfer lebih dari 1 atm, untuk mengatasi masalah fisiologis dan patologis dalam penyelaman.

“Pemerintah sudah mencanangkan di 2019 untuk membuka lebih banyak lagi chamber-chamber di daerah pariwisata, tetapi spesialis dokter di bidang hiperbarik di Indonesia belum terlalu banyak. Yang ada hanya diawasi oleh operator-operator saja,” tuturnya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang bergerak cepat dengan menempatkan chamber-chamber di hampir seluruh seluruh wilayah Indonesia, menurut Nora, menuntut harus segera disediakan tenaga medis dari bidang kedokteran kelautan, khususnya dokter spesialis untuk hiperbarik.

“Oleh karena itu kita harus menyediakan dokter-dokter spesialis dan juga penataan regulasinya, itulah tantangan yang harus kita jawab,” pungkasnya.(*)